ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh: Ali Ridlo

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mendeskriptifkan zakat dalam perpektif ekonomi Islam dengan menggunakan metode kualitatif, dengan melalui studi pustaka. Bahwa zakat dalam perpektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, Maka zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Kata kunci: zakat, ekonomi, ekonomi Islam

Abstract

This paper aimed to describe the zaka perspective Islamic economic with using qualitative methods and through the literature study. That, the zaka perspective Islamic economic have potencial significant, so that zaka have to get more care from the government where urgency of zaka for welfare people. Finally, zaka could be alternative solution for welfare people and devisa a country. So zaka is not only has religious values, but also zaka has significan economic values.

Key words: zaka, economic, Islamic economic.  

A.    PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.[1] Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki.

Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya.[2] Sehingga zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.

Dalam makalah ini akan membahas zakat perspektif ekonomi Islam dan bagian selanjutnya penutup.

B.     ZAK-AT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

1.      Konsep Zakat

Penulis akan menjelaskan secara singkat konsep zakat dalam makalah ini. Pertama-tama penulis membahas pengertian zakat antara lain secara etimologi, terminologi, zakat dalam al-Qur’an, dan selanjutnya hikmah zakat.

a.      Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu’jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[3] Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik.

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[4] Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq.[5]

b.      Zakat dalam al-Qur’an

Zakat dalam al-Qur’an memiliki banyak arti. Mengutip pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, antara lain adalah:[6]

Pertama, Zakat yang berarti Zakat.

Allah swt. berfirman:

(#qßJŠÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# (#qè?#uäur no4qx.¨“9$# (#qãèx.ö‘$#ur yìtB tûüÏèÏ.º§9$# ÇÍÌÈ

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[7]

Kedua, Zakat yang berarti Shadaqah. Mawardi mengatakan, “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti sama.”[8]

Allah swt. berfirman:

óOs9r& (#þqãKn=÷ètƒ ¨br& ©!$# uqèd ã@t7ø)tƒ spt/öq­G9$# ô`tã ¾ÍnÏŠ$t7Ïã ä‹è{ù'tƒur ÏM»s%y‰¢Á9$# žcr&ur ©!$# uqèd Ü>#§q­G9$# ÞOŠÏm§9$# ÇÊÉÍÈ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang? [9]

õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[10]

Nåk÷]ÏBur `¨B x8â“ÏJù=tƒ ’Îû ÏM»s%y‰¢Á9$# ÷bÎ*sù (#qäÜôãé& $pk÷]ÏB (#qàÊu‘ bÎ)ur öN©9 (#öqsÜ÷èム!$pk÷]ÏB #sŒÎ) öNèd šcqäÜy‚ó¡tƒ ÇÎÑÈ

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.[11]

* $yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[12]

Ketiga, zakat yang berarti Haq.

Allah swt. berfirman:

* uqèdur ü“Ï%©!$# r't±Sr& ;M»¨Yy_ ;M»x©rá÷è¨B uŽöxîur ;M»x©râ÷êtB Ÿ@÷‚¨Z9$#ur tíö‘¨“9$#ur $¸ÿÎ=tFøƒèC ¼ã&é#à2é& šcqçG÷ƒ¨“9$#ur šc$¨B”9$#ur $\kÈ:»t±tFãB uŽöxîur 7mÎ7»t±tFãB 4 (#qè=à2 `ÏB ÿ¾Ín̍yJrO !#sŒÎ) tyJøOr& (#qè?#uäur ¼çm¤)ym uQöqtƒ ¾ÍnÏŠ$|Áym ( Ÿwur (#þqèùÎŽô£è@ 4 ¼çm¯RÎ) Ÿw =Ïtä† šúüÏùÎŽô£ßJø9$# ÇÊÍÊÈ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[13]

Keempat, Zakat yang berarti Nafaqah.

Allah swt. berfirman:

tPöqtƒ 4‘yJøtä† $ygøŠn=tæ ’Îû Í‘$tR zO¨Zygy_ 2”uqõ3çGsù $pkÍ5 öNßgèd$t6Å_ öNåkæ5qãZã_ur öNèdâ‘qßgàßur ( #x‹»yd $tB öNè?÷”t\Ÿ2 ö/ä3Å¡àÿRL{ (#qè%rä‹sù $tB ÷LäêZä. šcrâ“ÏYõ3s? ÇÌÎÈ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”[14]

Kelima, Zakat menurut bahasa Qur’an juga disebut ‘afuw.

Allah swt. berfirman:

É‹è{ uqøÿyèø9$# óßDù&ur Å$óãèø9$$Î/ óÚ̍ôãr&ur Ç`tã šúüÎ=Îg»pgø:$# ÇÊÒÒÈ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[15]

Menurut T. M. Hasbi ash-Shidieqy, bahwa kalimat zakat dipakai buat beberapa arti tersebut di atas. Namun, yang berkembang dalam masyarakat, bahwa perkataan zakat dipakai untuk shadaqah wajib dan perkataan shadaqah dipakai untuk shadaqah sunnah.[16]

Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur’an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu firman Allah swt:

tûïÏ%©!$#ur öNèd Ío4qx.¨“=Ï9 tbqè=Ïè»sù ÇÍÈ  

Dan orang-orang yang menunaikan zakat[17]

Bahwa ayat diatas turun setelah firman Allah swt. :

tûïÏ%©!$# öNèd ’Îû öNÍkÍEŸx|¹ tbqãèϱ»yz ÇËÈ

(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,[18]

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.[19]

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat delapan puluh dua tempat di dalam Qur’an. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang disebut diatas. Tetapi jika yang dimaksud mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti al-infaq, al-maun, dan tha’am, al-miskin, dan lain-lain, maka belum diketahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara tiga puluh dua sampai delapan puluh dua tempat. Mengenai shadaqah, didalam Qur’an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.[20]

c.       Hikmah zakat

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama’, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah. Yaitu: [21]

1)      Faidah diniyyah (segi agama)

a.       Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat

b.      Sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.

c.       Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt:

ß,ysôJtƒ ª!$# (#4qt/Ìh9$# ‘Î/öãƒur ÏM»s%y‰¢Á9$# 3 ª!$#ur Ÿw =Åsム¨@ä. A‘$¤ÿx. ?LìÏOr& ÇËÐÏÈ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.[22]

d.      Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah saw.

2)      Faidah Khuluqiyyah (segi Akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyyah adalah:

a.       Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat

b.      Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

c.       Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

d.      Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3)      Faidah Ijtimaiyyah (segi Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini adalah:

a.       Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia

b.      Memberikan support kekuatan bagi kaum muslmin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.

c.       Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

d.      Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

e.       Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Dalam makalah ini, setelah mengetahui pengertian zakat, penulis akan menjelaskan konsep ekonomi Islam secara umum. Penjelasan mengenai ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

2.      Konsep Ekonomi Islam

a.      Pengertian Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis).[23]

b.      Sejarah Ekonomi Islam  

Menurut Adiwarman A. Karim, bahwa teori ekonomi Islam adalah sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonom Muslim sendiri mengakui, bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak menulis ekonomi. Akan tetapi, mereka tetap menjadikan Qur’an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam. Berbeda dengan para ekonom Barat, bahwa beberapa pemikiran ekonom Islam dicuri tanpa pernah disebutkan sumber kutipannya oleh ekonom Barat, antara lain: [24]

a)      Teori Pareto Optimum diambil dari kitan Najhul Balaghah Imam Ali

b)      Bar Herbraeus, pendeta Syriac Jacobite Church menyalin beberaa kitab Ulumuddin al-Ghazali

c)      Gresham law dan ores,e Treatise diambil dari kitab Ibnu Taimiyah

d)     Pendeta Gereja Spanyol Ordo Dominican Raymond Martini menyalin banyak bab dari Tahafut al-Fasifa, Maqasid al-Falasifa, al-Munqid, Mishkat al-Anwar, dan Ihya-nya al-Ghazali

e)      St. Thomas menyalin banyak bab dari al-farabi (St. Thomas yang belajar dari Ordo Dominican mempelajari ide-ide al-Ghazali dari Bar Herbraeus dan Martini)

f)       Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith (1776 M), dengan bukunya The Wealth of Nation diduga banyak mendapat inspirasi dari buku al-Amwal-nya Abu Ubaid(838) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah persis dengan judulnya Adam Smith, The Wealth.

Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa ekonom Islam perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Selanjutya fuqaha Islam perlu juga mempelajari akan teori-teori ekonomi Modern agar dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahasa kitab klasik Islam.[25]

c.       Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut antara lain:[26]

a)      Ekonomi Islam memiliki tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqasid asy-syari’ah), yaitu mencapai dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (Hayyah Thayyibah).

b)      Moral sebagai sebagai pilar ekonomi Islam. untuk menyederhanakan, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:

1)      Nilai ekonomi Islam.

Nilai (value) merupakan kualitas atau kandungan intristik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan.

2)      Prinsip ekonomi Islam.

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.

c)      Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar.

Nilai-nilai dalam Qur’an dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah Tauhid, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan manusia, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan pada hukum Allah. Nilai tauhid tersebut diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

1)      ‘Adl (keadilan)

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adala tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 5: 8)

2)      Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah yaitu menjadi wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan  bumi dan alam semesta. Khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab berprilaku ekonomi dengan cara yang benar, untuk mewujudkan mashlahah maksimum, untuk perbaikan kesejahteraan setiap individu.

3)      Takaful

Konsep takaful antara lain jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, untuk menikmati hasil pembangunan atau output, untuk membangun keluarga sakinah, untuk amar ma’ruf nahi munkar.

d)     Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip yang menjadi kaidah pokok yang membagun struktur atau kerangkan ekonomi Islam yaitu kerja (resource utilization), kompensasi (conpensation), efisiensi (efficiency), profesionalisme (professionalism), kecukupan (sufficiency), pemerataan kesempatan (equal opportunity), kebebasan (freedom), kerja sama (cooperation), persaingan (competition), keseimbangan (equilibrium), solidaritas (solidarity), informasi simetri (symmetric information).

e)      Basis Kebijakan Ekonomi Islam.

Basis kebijakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-hal dibawah ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalisasi dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. basis tersebut antara lain sebagai berikut:

1)      Penghapusan Riba

Segala bentuk riba telah dilarang oleh Islam, oleh sebab itu riba dihapuskan dalam ekonomi Islam. Esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan dalam ekonomi.

Penghapusan riba secara sempit diartikan bahwa penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Sehingga, dalam konteks utang piutang Bungan yang merupakan riba dalam utang piutang mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Secara luas penghapusan riba dapat diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Apabila kezaliman harus dihilangkan, maka implementasi keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan bentuk kausalitas yang tegas dan jelas.

2)      Pelarangan Gharar

Segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung gharar telah dilarang oleh ajaran Islam. Gharar merupakan risiko atau ketidakpastian. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau game of change. Ketidakpastian terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Pelarangan gharar akan membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatasn yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

3)      Pelarangan yang Haram

Dalam ekonomi Islam segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus dengan halalan thayyiban. Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena tiga hal. Pertama, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (menzalimi atau dizalimi), seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba dan gharar. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis, yaitu penyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. Ketiga, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukkan, dan sebagainya.

4)      Pelembagaan Zakat

Zakat ialah sedekah (levy) yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. zakat merupakan sebuah system yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat juga merupakan sebuah system yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahiq).

Pada awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan Negara. Oleh sebab itu, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senangtiasa terkait dengan kebijakan pembangunan Negara secara keseluruhan. Zakat tidak hanya diperlakukan sebagai pos ritual belaka, akan tetapi zakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu Negara. Dengan pelembagaan zakat, maka efektivitaas maupun optimalisasi pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

Penerapan pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun mencakup pada satu Negara. Pelembagaan zakat ini harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah system distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari Negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu system distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mecerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

3.      Analisis Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih 85 % memeluk agama islam yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa. Dan apabila mereka diasumsikan memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan demikian potensi zakat yang terkandung senilai:[27]

Rp. 1.500.000 x 44.600.00 x 2,5 % = Rp. 1,6 Triliun

Ini merupakan hasil per bulan, yang dalam setahun menjadi:

Rp. 1,6 Trilyun x 12 bula = Rp. 20,1 Triliun

Angka tersebut merupakan angka yang cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kemudian berdasarkan hasil research mutakhir yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 Triliun. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin,[28] bahwa kami perlu kerja keras lagi, karena dari potensi yang Rp. 217,3 Triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh. Karena baru Rp. 2,3 Triliun yang tercatat di BAZNAS. Dana yang tercatat tersebut baru mencapai 1% dari total potensi yang ada. Dan menurut Didin Hafidhuddin pada prinsipnya BAZNAS tidak menuntut semua dana zakat ditarik ke pusat. Namun prinsipnya zakat yang terkumpul dan penyalurannya ke warga di daerah masing-masing dilaporkan ke BAZNAS. Sehingga zakat dikelola secara professional, tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat.[29]

Urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut:[30]

a)      Pelembagaan Zakat

Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu masih ada beberapa lembaga zakat swasta yang lain. Penulis lebih menyukai adanya sentralisasi lembaga yang mengurus zakat, sebab dengan sentralisasi lembaga zakat, potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat akan maksimal.

b)      Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan zakat yang berjalan dalam masyarakat berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah, yang mempunyai wewenang, mengeluarkan aturan perundang-undangan yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Akibatnya potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk membuat aturan tersebut. Jika melihat sejarah kepemerintahan Umar ibn Khattab, zakat diwajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan era Umar ibn Khattab sangatlah tegas dan jelas mengatur tentang zakat.[31]

c)      Sumber Devisa Negara

Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan zakat di Indonesia, menurut penulis perhatian pemerintah masih patut disayangkan, sebab perhatian pemerintah belum optimal. Seperti belum ada aturan yang memaksa bagi umat muslim untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Sehingga zakat belum dapat menjadi sumber devisa Negara, dan belum dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

d)     Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Zakat dikonsepsi oleh syariat Islam untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi sejahtera, sehingga pada masa mendatang mereka menjadi muzakki dan tidak lagi menjadi mustahiq.

e)      Sarana penerapan produk ekonomi Islam secara murni

Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Karena produk ekonomi Islam belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih relative muda dalam dunia perbankan.

f)       Penyaluran Modal

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa multiplier effect.

g)      Pembentukan lembaga keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator, LKMS mempunyai kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tidak perlu terjun mengurus langsung pengusaha. Dengan LKMS, lembaga zakat malah dapat mengontrol pemberdayaan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta ada data yang bisa dijadikan pola untuk program pemberdayaan. Dengan sinergisitas antara lembaga zakat dan LKMS, maka LKMS akan menjadi gerakan pemberdayaan yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Melalui sejumlah LKMS, lembaga zaat sungguh-sungguh dapat berperan menjadi agent of development.

h)      Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti took swalayan, Baitul Maal Wa Tamwil dan sebagainya merupakan industry dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukann untuk para mustahiq. Sehingga, ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

1)      Penciptaan lapangan kerja

Dengan modal yang diberikan, diharapkan sector usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada dan mampu menambah tenaga kerja yang baru yang berasal dari kalangan mustahiq.

2)      Peningkatan usaha

Modal yang diberikan setidakya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Dengan modal tersebut usaha dapat dikembangkan dengan baik. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi di masyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak mengidikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

3)      Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pemgembangan usaha ternyata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja ada daerah yang telah menjadi sentra industry. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah tersebut, dengan ketrampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemanapun mereka pergi.

4)      Pembentukan Organisasi

Yang penting bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara mustahiq yang menerima bantuan modal. Pembentukan organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk kepentingan mustahiq sendiri. Dengan organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Sehingga kehidupan ekonomi mereka akan sejahtera, dan selanjuatnya akan menjadi muzakki.

C.    KESIMPULAN

Dari paparan di atas bahwa zakat dalam perpektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternative untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

D.    DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahan

Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008

Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005

Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke Tujuh, Maret 2007

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008

Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan hadith, terj. Harun, Salman, dkk., Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993

Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013

Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

---

[1] Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm., 149-150

[2] Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm., 5

[3] Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm., 15.

[4] Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 5

[5] Musthiq adalah orang yang berhak menerima zakat.

[6] Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) hlm., 22-24

[7] QS. al-Baqarah [2]: 43

[8] Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan hadith, terj. Harun, Salman, dkk., (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993) hlm. 36

[9] QS. at-Taubah [9]: 104

[10] QS. at-Taubah [9]: 103

[11] QS. at-Taubah [9]: 58

[12] QS. at-Taubah [9]: 60

[13] QS. al-An’am [6]: 141

[14] QS. at-Taubah [9]: 35

[15] QS. al-A’raf [7]: 199

[16] Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) hlm. 24

[17] QS. al-Mu’minun [23]: 4

[18] QS. al-Mu’minun [23]: 2

[19] Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an, pada kata “zakat”. Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan hadith, terj. Harun, Salman, dkk., (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993) hlm. 39

[20] Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan hadith, terj. Harun, Salman, dkk., (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993) hlm.39-40

[21] Fakhruddin, Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008) hlm. 30-32

[22] QS. al-Baqarah [2]: 276

[23] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hlm., 17

[24] Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke Tujuh, Maret 2007) hlm., 11-12

[25] Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke Tujuh, Maret 2007) hlm. 12-13

[26] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 55-73

[27] Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm. 132

[28] Ia adalah Ketua Umum BAZNAS, dalam acara buka puasa bersama dengan MENEG BUMN Dahlan Iskan di Graha Mandiri Jalan Imam Bonjol Jakarta

[29] Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm. 3

[30] Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm. 133-

[31] Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 7